Sebab Penggantian UN Serta Tantangannya

Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim yang akan mengganti Ujian Nasional (UN) dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini menimbulkan pertanyaan di kalangan Pelajar, Guru, dan Masyarakat Indonesia, yaitu “Kenapa UN Diganti ?”

Sebab dari pertanyaan tersebut tidak lepas dari statuta UN sebagai acuan kemampuan akhir siswa lulus dari jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, namun belakangan ini Ujian Nasional justru membuat anak didik menjadi kewalahan, kenapa ? Karena pada Ujian Nasional, anak didik justru stres dengan banyaknya materi pembelajaran yang harus dihafal sehingga anak didik justru hanya fokus menghafal, bahkan Ujian Nasional tidak mampu mengevaluasi bagaimana karakter dari anak didik tersebut, hal ini terlihat pada kecurangan yang terjadi pada Ujian Nasional karena hanya fokus pada nilai saja.

Selain itu, UN dinilai menghambat anak didik untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, kenapa begitu ? karena mempengaruhi patokan pendidikan di Indonesia yang harus sesuai dengan kriteria soal Ujian Nasional, sehingga tidak memberikan waktu pada anak didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selain itu, hal ini membuat guru tidak mampu bereksplorasi untuk membuat rancangan pendidikan di sekolahnya untuk menyesuaikan dengan kemampuan anak didik tersebut karena harus membuat rancangan pendidikan yang sesuai dengan Ujian Nasional.

Tetapi Penggantian Ujian Nasional ini memiliki tantangan tersendiri, yaitu Keberanian sekolah untuk menyatakan standar kelulusan bagi anak didiknya, dan standar kelulusan tersebut harus mampu mempertahankan minat belajar anak didik dan mampu mempersiapkan anak didik yang lulus menjadi Sumber Daya Manusia yang nantinya bisa bersaing di era teknologi sekarang ini. Sekolah tidak bisa sembarangan menentukan standar kelulusan anak didik karena akan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan negara ini, di samping itu sekolah dituntut untuk “berani” menyatakan anak didik tersebut lulus atau tidak lulus seandainya nanti sekolah sudah memiliki standar kelulusan yang matang.

Oleh karena itu, Kemendikbud haruslah membuat kurikulum nasional atau acuan yang akan mendampingi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini yang sesuai dengan tuntutan era pada saat ini dan masa yang akan datang, hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama pada kementerian terkait, seperti Kemenristekdikti agar acuan kurikulum tersebut mampu menghasilkan lulusan pendidikan yang mampu bersaing pada era teknologi saat ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *