Keadilan Hukum yang Hilang

RANTIANG.COM– Kasus pembunuhan terhadap begal yang dilakukan oleh pelajar berinisial ZA (17) sekali lagi membuka mata masyarakat Indonesia akan ketidak adilan hukum di negara zamrud khatulistiwa ini. Dimana pada kasus tersebut, ZA yang sedang bersama teman perempuannya dalam perjalanan pulang tiba-tiba diberhentikan oleh begal, dimana kejadian pembegalan ini berakhir dengan terbunuhnya begal tersebut oleh ZA, yang hendak melindungi teman perempuannya karena teman perempuannya tersebut diancam akan diperkosa.

Karena terbunuhnya begal tersebut, Jaksa Penuntut Umum pun mendakwa ZA dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang tindakan pembunuhan berencana dengan waktu hukuman seumur hidup. hal ini membuat masyarakat indonesia bertanya-tanya “Bagaimana seorang pemuda yang ingin membela diri dan temannya justru didakwa pembunuhan berencana ?”. Namun Kejaksaan Agung pun akhirnya membatalkan pidana seumur hidup tersebut dan diganti dengan pembinaan selama 1 tahun. Hal ini membuat kita sedikit teringat dengan permasalahan hukum lainnya yang menyeret masyarakat kelas bawah dan permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat elite. Dimana hukum di negara ini justru bengis kepada rakyat jelata.

Hal ini bisa dilihat dengan kasus dimana salah seorang anak bupati menembak kontraktor yang menagih hutang pada anak bupati tersebut serta beberapa kasus lainnya. Dimana apabila ada pelanggaran kasus hukum oleh rakyat jelata, prosedur hukum diperumit dan bahkan diberikan pasal yang tidak masuk akal, namun apabila kasus hukum yang menimpa kalangan elit, hukum justru tumpul, bahkan diberikan hukuman yang tidak setimpal, tidak jarang pula setelah beberapa minggu atau bulan, kasus tersebut di “diamkan”. Hal ini seolah mempertegas kalimat yang pernah naik daun pada kasus Gayus Tambunan, yaitu “Hukuman bisa dibeli”.

Supremasi hukum, atau keadilan hukum termasuk kedalam faktor dari keberlangsungan atau kemajuan suatu negara, hal ini penting karena untuk memenuhi tujuan negara, yaitu “Memberikan rasa aman pada rakyatnya”. Tetapi apabila hukum di suatu negara sudah dimanipulasi, bisa dibeli, maka negara tersebut berpeluang runtuh karena negara dinilai tidak mampu mempertahankan keadilan hukum dan gagal memenuhi tujuan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *